Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Arwani Thomafi foto : Arief/mr

Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Arwani Thomafi menegaskan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) harus menangani dengan serius pencurian kabel serat optik bawah laut. Arwani menilai ada pihak-pihak yang memberikan ancaman kedaulatan laut kepada Indonesia, seiring masifnya intensitas pencurian tersebut.

Diketahui sebelumnya Bakamla mendapati adanya pencurian kabel serat optik bawah laut sepanjang 3200 meter atau 3,2 kilometer dan berat keseluruhannya mencapai 12 ton. Bakamla saat ini sedang mendalami apakah motif pencurian ini sama dengan sebelumnya atau ada motif lain yang akan terungkap.

“Saya melihat bukan hanya sekedar sebuah kasus mencari kabel semata, tetapi ada apa di balik kasus pencurian ini. Ini yang harus menjadi perhatian pada aparat. Jangan hanya melihat dari sisi mencuri kabel semata, tetapi harus juga dicari sejauh mana motif yang bisa kita ungkap dari modus pencurian ini,” ujarnya di sela-sela RDP dengan Kepala Bakamla beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, ada pihak yang tidak ingin melihat perkembangan yang dibentuk Indonesia pada bidang teknologi telekomunikasi. Pasalnya, sejak 2006 Indonesia telah menggunakan kabel serat optik bawah laut untuk membantu menghubungkan komunikasi antar pulau.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sebuah tantangan tersendiri dalam memberi jaminan pada keamanan laut, dari segala bentuk ancaman seperti pencurian, perdagangan ilegal, termasuk juga narkoba. Maka dari itu dukungan berupa fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan bagi para penjaga laut.

“Dukungan anggaran akan menjadi satu hal pendukung dalam upaya kita meningkatkan kinerja, cakupan, jangkauan, kinerja dari sebuah kementerian dan lembaga. Tentu jika memang alokasi anggarannya memungkinkan, ya tentunya program-program kinerja yang memang penting untuk di-cover, saya kira dukungan anggaran akan jadi sangat signifikan,” tutup politisi dapil Jawa Tengah itu. (eps/sf)